Aliansi Gerakan 17 September (G17S) Berhasil Duduki Kantor Gubernur Riau


Pekanbaru (22/09/2019) - Terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau, ribuan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan 17 September (G17S) turun memenuhi Jalan Sudirman tepatnya di depan Kepolisian Daerah (Polda) Riau yang menjadi tempat tujuan aksi tersebut.

Aksi dimulai sekitar pukul 13.30 WIB melalui rute HR. Soebrantas - Soekarno Hatta - Arifin Ahmad - Sudirman, dengan dilakukan penjemputan massa aksi dari tiap-tiap fakultas di Universitas Riau (UNRI) sebelumnya.

Aliansi Gerakan 17 September ini diperkirakan mencapai 10.000 massa yang dikomandoi oleh BEM UNRI dan ikut dibersamai oleh Universitas Abdurrab dan Politeknik Caltex Riau (PCR).

Sepanjang jalan sekitar kantor Gubernur dan Polda dipenuhi oleh massa yang melakukan aksi. Banyak pula massa aksi yang menunaikan Shalat Ashar terlebih dahulu ketika sampai di titik aksi sebelum penyampaian orasi dimulai.

Aksi yang dilakukan terhadap Polda Riau ini dikarenakan polisi juga bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan pemberantasan pembakaran lahan oleh korporasi-korporasi terkait.

Kabut asap yang hingga kini masih dapat dirasakan bahkan bertambah tebal membuat terjadinya Aliansi Gerakan 17 September.

Massa aksi menuntut agar Kepala Polda (Kapolda) Riau melepas jabatannya karena dianggap tidak dapat menjalankan tugas dan mengambil tindak tegas terhadap korporasi-korporasi pembakar lahan.

Mulanya, aksi yang berjalan tenang mulai ricuh. Hal ini diawali dengan penyiraman water Canon, juga pelemparan helm oleh aparat kepolisian kepada massa yang hendak masuk ke Polda. Massa aksi juga membalas dengan ikut melempar dengan botol mineral dan properti aksi. Akibat aksi dorong mendorong tersebut, pagar rusak dan berjatuhan korban hingga dibawa ke rumah sakit. Serta ada yang ditahan polisi dan mendapatkan luka-luka pada tubuhnya karena aparat.

"Hari ini Universitas Riau membirukan jalan, maka hari ini kita tuntut Kapolda Riau karena tidak becus mengurusi masalah pembakaran Riau saat ini. Sesuai dengan janji pak Jokowi, orang nomor satu di Indonesia, bahwasanya apabila aparat yang tidak becus mengurusi wilayahnya maka akan mencopot jabatannya," tegas Zainal selaku Gubernur Mahasiswa FISIP dalam orasinya.

Akhirnya aksi dihentikan menjelang Maghrib. Keadaan sekitar tempat aksi berlangsung dipenuhi dengan sampah berserakan. Massa aksi juga menuntut aparat kepolisian bertanggung jawab terhadap korban yang terluka akibat tindakan represif dari aparat.

Karena tidak mendapatkan kejelasan solusi dari permasalahan Karhutla, Mahasiswa UNRI kembali menggelar aksi pada Jumat (20/09) di Kantor Gubernur Riau. Aksi kali ini dikomandoi oleh BEM UNRI dan dibersamai oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI).

Sekitar pukul dua siang, seluruh massa aksi bergerak menuju Kantor Gubernur Riau untuk menuntut sikap tegas pemerintah dan para penegak hukum terhadap para oknum pembakar hutan dan lahan.

Pemimpin massa aksi pun segera menyampaikan orasi-orasinya. Perwakilan UNRI dan UMRI juga meramaikan aksi ini dengan penyampaian puisi.

Setelah sekian lama, akhirnya pintu pagar dibuka dan massa aksi masuk dengan teratur dan satu komando. Gubernur Riau bersama Wakil Gubernur Riau menjumpai massa untuk memberikan tanggapan.

“Sudah 22 tahun lamanya kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau tidak juga tuntas. Seharusnya masalah ini sudah selesai jika pemerintah serius untuk menyelesaikan” ujar Syafrul Ardi, Presiden Mahasiswa UNRI.

Ada sekitar 19 tuntutan mahasiswa kepada pemerintah terkait kabut asap dan Karhutla di Riau. Salah satunya menuntut Gubernur Riau selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Riau bertindak tegas mencabut izin korporasi yang nakal, terutama korporasi yang membakar lahan dan tidak bertanggung jawab.

“Perjuangan menuntut keadilan akan terus digerakkan. Karena peran pemerintah menuntaskan permasalahan ini sangat diharapkan,” kata Menteri Lingkungan Hidup BEM UNRI, Hafidz Wandrifo Indrikh.

Dalam tanggapannya, Gubernur Riau menyampaikan bahwa pihaknya telah berkunjung ke kabupaten/kota se-Provinsi Riau untuk mengantisipasi Karhutla di Riau. “Terkait tuntutan untuk mencabut izin korporasi yang terlibat Karhutla, kita sudah minta Bupati dan Walikota untuk mencabut izin lingkungan sementara,” ungkapnya.

Mengakhiri pertemuan dengan massa aksi, Syamsuar selaku Gubernur Riau sampaikan “Riau kedepannya bebas dari asap.”

Mendengar hal tersebut, Syafrul pun menanggapi penyampaian Gubernur Riau. “Ingatlah bahwa Gubernur kita siap mendeklarasikan Riau bebas asap. Jika tidak terpenuhi, maka kita siap turun aksi kembali.” ujar Syafrul. (M, RMA)

*
HIMASKA?
Selalu Solid untuk Matematika Jaya!
*

-CONGRUENT GENERATION-

Bupati HIMASKA_Kaharuddin HSN. DM
Wakil Bupati HIMASKA_Sandi Purwanto

#HIMASKAFMIPAUNRI

#CONGRUENTGENERATION

#PressRelease

Line: @asr3905b
Instagram: @himaska_unri
Twitter: @himaska_unri
Facebook & Youtube: HIMASKA FMIPA UNRI
Website : himaskaur.org

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *